Beberapa Formasi Pemprov Sulit Terisi
JAMBI - Bagi tamatan SLTA sederajat (SMU, SMK, MAN) yang berminat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat berbangga hati karena untuk tahun ini tetap dibutuhkan.
Pemerintah Daerah yang mengakomodir lulusan SLTA sederajat yakni di Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjabar dan Pemkot Jambi.
Khusus Kabupaten Kerinci formasi SLTA akan ditempatkan di Diknas Kecamatan dan untuk kantor di Kecamatan sesuai dengan surat Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci H Murasman dengan Nomor Surat : 800/783/BKD Kerinci tertanggal 28 Oktober kemarin.
Seperti yang terpajang dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemkab Kerinci Rabu (28/10) kemarin, dari 297 pelamar umum yang akan diterima tahun 2009 ini, 35 orang diantaranya akan diambil dari tamatan atau lulusan SLTA sederajat.
“Memang benar sesuai dengan pengumuman yang sudah kita keluarkan, tahun ini Pemkab Kerinci menerima lulusan SLTA sederajat sebanyak 35 orang,” terang Kepala BKD melalui Rosilawati Sekretaris BKD Kerinci.
Sama seperti persyaratan pelamar CPNS lainnya kata Rosilawati, untuk pelamar SMA minimal usia adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun per 1 Januari 2010 mendatang.
Disamping persyaratan lainnya yakni lamaran yang ditulis dimaterai 6.000, Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, Foto KTP serta fotokopi photo terbaru 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar.
Sesuai dengan pengumuman sebutnya, berkas lamaran dikirimkan melalui via Pos Sungaipenuh mulai Rabu (28/10) ini dan terakhir diterima via pos 11 November mendatang.
“Lewat dari ketentuan yang telah diatur itu maka berkas lamaran tidak akan diterima dan diakomodir lagi,” terang Sekretaris BKD Kerinci itu.
Sedangkan untuk mengetahui lulusan atau tidaknya bahan yang telah dimasukkan itu maka pelamar CPNS bisa mengetahuinya pada 19 November mendatang yang akan diumumkan secara serentak di Provinsi Jambi, kemudian untuk pengambilan nomor tes tertulis bagi mereka yang lulus seleksi bahan atau seleksi administrasi itu 23-24 November.
Terakhir dirinya sekadar mengingatkan kepada para pelamar CPNS untuk tidak mudah percaya dengan bujuk rayu para calo yang berani menjanjikan kelulusan CPNS. Hal itu sebutnya sama sekali tidak benar lantaran penentuan kelulusan adalah ditangan panitia pusat dan seleksinya akan dilaksanakan secara transparan.
“Ya, karena kita tahu peminat CPNS cukup banyak tentu ada saja pihak tertentu yang akan mengambil kesempatan, makanya kita minta untuk tidak mudah percaya dengan para calo sama sekali itu tidak benar,” tandasnya.
Sedangkan di Pemkab Merangin untuk tahun ini formasi lulusan SLTA sederajat berjumlah 24 formasi.
Berdasarkan pengumuman formasi yang direkap Koran ini yang dibutuhkan rata-rata lulusan SMK. Yakni, formasi pengadministrasi keuangan khusus SMK/SMEA Akuntansi 2 orang, Arsiparis lulusan yang dibutuhkan SMK/SMEA Perkantoran 3 orang, Teknik Listrik khusus lulusan SMK/STM Elektro/Listrik 4 orang dan Teknisi Mesin khusus lulusan SMK Mesin 2 orang.
Selain itu juga dibutuhkan lulusan SMK Teknologi Industri dan SMK Bisnis Manajemen khusus untuk formasi penyuluh Perindag masing-masing 1 orang dan 3 orang. Juga Penyuluh Pertanian khusus lulusan SMK Pertanian/Perkebunan berjumlah 4 orang.
Sedangkan khusus lulusan SMKK Tata Boga untuk formasi Penata Boga lulusan yang dibutuhkan 1 orang, untuk Asisten Apoteker bagi lulusan SMF 1 orang, Perawat Kesehatan untuk lulusan SPK 2 orang dan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk lulusan SMAK yang berjumlah 1 orang.
Sedangkan di Kabupaten Sarolangun lulusan SLTA sederajat yang dibutuhkan untuk tahun ini berjumlah 16 orang. Yakni, Arsiparis khusus lulusan SMK Jurusan Sekretaris 6 orang, Penyuluh Pertanian khusus lulusan SPMA 4 orang, Teknisi Listrik khusus lulusan STM Elektro 4 orang dan Perawat bagi lulusan SPK 2 orang.
Untuk Pemerintah Kota Jambi lulusan SLTA sederajat yang diakomodir berjumlah 12 orang yakni, untuk Sekolah Pembantu Penilik Higine berjumlah 6 orang, Sekolah Perawat Kesehatan 2 orang, Sekolah Perawat Gigi 6 orang dan SMAK 2 orang.
Sementara itu di Kabupaten Tanjabar formasi lulusan SLTA sederajat berjumlah 17 orang yakni, Arsiparis khusus lulusan SMK Sekretaris 1 orang, Teknisi Listrik khusus tamatan SMK Listrik/Elektro 2 orang, Teknisi Bangunan untuk lulusan STM Bangunan 2 orang, Teknisi Mesin khusus lulusan STM Otomotif 1 orang dan Pengadministrasi Keuangan khusus lulusan SMK Akuntansi/SMK Penjualan berjumlah 2 orang.
Selain itu juga dibutuhkan lulusan SPK untuk Perawat yang berjumlah 5 orang, Pranata Laboratorium khusus lulusan SMAK dan SMF masing-masing 2 orang.
Sulit Terisi
Beberapa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Jambi akan sulit terisi. Diantaranya, untuk formasi pengawas transportasi daerah, pengawas transportasi udara, Teknisi Elektromedis, Radiografer, dan Fisioterapis. Soalnya, formasi-formasi tersebut menuntut orang-orang yang profesional di bidang tersebut.
Sedangkan, jurusan itu tidak terdapat di Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Jambi.
Sekda Provinsi Jambi, AM Firdaus yang ditemui usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin menyebutkan, jika memang nanti ada formasi yang tak terisi, akan dikembalikan ke pusat.
''Kalau memang formasinya ada tetapi tak ada pelamar, ini akan kita laporkan kembali ke Kementerian PAN. Kalau sebelum diumumkan bisa ditambah ke formasi lain. Tapi, kalau sudah diumumkan seperti sekarang kita lihat dululah,'' ujarnya.
Dia menyebutkan, di tahun dulu yang tidak ada pelamarnya ada jurusan kedokteran spesialis Anestesi. Tapi, untuk tahun ini katanya, seluruh formasi dokter memang sudah ditetapkan dari pusat.
''Pokoknya kita lihat saja nanti,'' tukasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Yasir SE mengharapkan agar pelaksanaan tes CPNS ini berlangsung dengan transparan, jujur, adil dan terbuka. Dia mengharapkan ke birokrat agar betul-betul memahami tujuan dari pelaksaan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
''Prosesnya ini dimulai dari pelaksanaan rekrutmen CPNS. Jika proses rekturmen CPNS sudah tidak jujur, nanti akan sulit membebaskan birokrasi dari KKN. Dan jangan sampailah ada proses jual beli kursi CPNS,'' tuturnya.
Dia menyebutkan, CPNS yang berkualitas akan menentukan arah birokrasi kedepan. Baik buruknya birokrasi lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk mencapai clean goverment. Oleh karena tiulah katanya, praktek KKN harus mulai dikikis habis.
''Sehingga SDM birokrasi kedepan, bisa mengelola keuangan daerah dengan baik,'' harapnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada Pemprov agar memperioritaskan CPNS yang lulusan perguruan tinggi daerah. Dengan cara seperti inilah lanjutnya, merupakan upaya penghargaan terhadap kinerja pendidikan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. ''Kalau tidak kita yang menghargai, siapa lagi,'' tuturnya.
Sementara itu, dari sekian banyak pelamar CPNS yang akan diterima dalam formasi penerimaan CPNS tahun ini, ternyata tenaga guru masih tetap dominan akan diterima.
Ini terbukti dari pengumuman yang dikeluarkan oleh dua pemerintahan yakni Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci tetap tenaga guru yang paling banyak mendapatkan porsinya.
Seperti halnya di Kota Sungaipenuh dari total penerimaan CPNS tahun ini dari pelamar umum sebanyak 353 orang, maka tenaga guru mendapatkan jatah sebanyak 150 orang, selanjutnya tenaga teknis 125 orang dan tenaga kesehatan 78 orang.
Adapun rincian untuk tenaga guru dari 150 orang yang dibutuhkan dibagi dalam 4 kelompok yakni untuk guru SD dibutuhkan sebanyak 68 orang dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan minimal DII, tenaga guru SMP sebanyak 37 orang minimal pendidikan S1, guru SMA sebanyak 32 orang serta untuk tenaga guru SMK sebanyak 13 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal Starata satu (S1).
“Kota Sungaipenuh kebetulan tahun ini merupakan tahun pertama penerimaan CPNS, dan formasi yang banyak dibutuhkan masih tenaga guru dengan rincian guru 150, tenaga teknis 125 orang dan tenaga kesehatan hanya 78 orang,” sebut Ir Nelly Hasvia Ningsih, Kepala Bagian Urusan Kepegawaian Kota Sungaipenuh.
Nelly menjelaskan formasi yang diterima pihaknya dari MenPAN dengan jumlah keseluruhan CPNS yang disetujui 353 orang itu, juga belum mengakomodir lulusan S2.
“Ya, untuk tamatan atau lulusan S2 nampaknya belum diakomodir,” ucapnya.
Sementara itu, di Kabupaten Kerinci sendiri formasi tenaga guru juga masih mendominasi penerimaan CPNS formasi 2009 ini. Dari jumlah pelamar untuk yang akan diterima Pemkab Kerinci sebanyak 297 orang, untuk tenaga guru sebanyak 134 orang, kemudian tenaga tekhnis sebanyak 85 orang dan untuk tenaga kesehatan sebanyak 78 orang.
Kepala BKD Kerinci melalui Sekretaris Rosilawati menjelaskan dari total tenaga guru yang akan diterima sebanyak 134 orang itu sebutnya, meliputi tenaga guru SD unutuk guru Kelas sebanyak 44 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal DII dan guru penjaskes 15 orang dengan kualifikasi DII dan S1.
Untuk tenaga guru SMP sebanyak 49 orang dengan kualifikasi pendidikan S1, dengan rincian guru BP/BK 8 orang, guru Ekonomi Koperasi 5 orang, Guru Ekonomi Manajemen 2 orang, guru Biologi 4 orang, guru Pendidikan Seni 4 orang, guru Fisika 5 orang, guru Sejarah 5 orang, Guru Penjaskes 5 orang, guru matematika 2 orang dan guru Komputer 10 orang.
Selanjutnya kata Rosilawati, tenaga guru SMA dibutuhkan sebanyak 21 orang dengan rinciannya untuk guru PPKN dibutuhkan 4 orang, guru Bahasa Inggris 4 orang, guru Fisika 3 orang, guru Matematika 2 orang, guru Sosiologi 4 orang dan guru Ekonomi Akuntasi 4 orang.
Tenaga guru SMK dibutuhkan Pemkab Kerinci sebanyak 5 orang dengan rincian untuk guru Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika masing-masing 1 orang dan guru Pertanian 2 orang.
“Untuk tenaga guru secara keseluruhan kita butuhkan 134 orang,” tambah Rosilawati, pula.
Sementara itu pula, di BKD Kabupaten dan Kantor Walikota Sungaipenuh kemarin sejak pagi terlihat antrian warga terlebih mereka yang akan melamar pekerjaan rela berdesak-desakan untuk melihat pengumuman seleksi penerimaan CPNS yang telah ditempelkan di papan pengumuman itu.
Sementara itu, Pemkot Jambi juga bersiap akan melaporkan ke pusat, ketika formasi CPNS yang dibuka saat ini nantinya tak terisi.
‘’Pastinya kita akan melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, kalau soal formasi kita sangat yakin akan ada yang melamarnya,’’ ujar Sekretaris Panitia penerimaan CPNS Kota Jambi M Ichsan, kepada koran ini.
Ichsan juga menyatakan tak akan ada penambahan formasi mendadak. Karena, proses untuk pengurusan formasi CPNS ini sangatlah panjang.
‘’Kita hanya akan menerima CPNS sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sebagaimana yang telah turun persetujuan dari Menpan dan itu semuanya sangat dibutuhkan ,’’ tuturnya lagi.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Kota Jambi Paul Nainggolan mengatakan bahwa seharusnya pihak Pemkot Jambi melakukan pemberitahuan tidak hanya di Kota Jambi. Bahkan dirinya menyebutkan, kalau ada formasi yang tidak ada lulusannya di Jambi, maka pihak Pemkot Jambi bisa saja memberikan pengumuman di daerah lain.
‘’Yang pastinya formasi itu bisa terisi dengan tenaga yang benar-benar professional. Kan banyak daerah lain yang punya perguruan tinggi yang menghasilkan itu, seperti perfilman di Sumbar, dan tenaga kesehatan di berbagai daerah, dari pada tidak diisi dan terbiar kosong,’’ jelas politisi partai Demokrat ini.
Tidak hanya itu, dia mengatakan dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini tidak hanya mengejar kuantitas dalam pengisian formasi.
‘’Jangan pula karena mengejar jumlah yang harus sesuai dengan jumlah formasi. Terus kalau tidak cukup akan dialihkan ke formasi lain, apalagi kalau hanya memakai formasi itu saja,’’ sebutnya.
Lebih tegas lagi, dikatakan Paul, jangan sampai ada pemaksaan untuk melakukan penambahan formasi. ‘’Tidak boleh sama sekali mengutamakan kuantitas, ini untuk seumur hidup, bukan tenaga kontrak. Jadi kalau asal-asalan apalagi formasi tambahan maka akan kacau semuanya, tidak akan optimal,’’ jelasnya lagi.
Terpisah Maria Maghdalena, politisi PDI Perjuangan yang kini duduk mewakili warga Kecamatan Kotabaru di DPRD Kota Jambi kemarin juga menyebutkan hal yang sama. Menurutnya untuk mengantisipasi ketiadaan pelamar, Pemkot Jambi seharusnya bisa menginformasikan ke daerah lain. ‘’Kalau memang ada kemungkinan terjadi kekosongan di beberapa Formasi yang benar-benar dibutuhkan maka berikan informasi ke daerah lain,’’ sebutnya.
Yang pastinya, kata Maria, legislatif tidak menginginkan terjadi nya kekeliruan dan adanya kasus yang mewarnai CPNS Kota Jambi. Karena ketidakjelasan formasi yang kosong dan pengisiannya ataupun pengalihannya.
‘’Dikhawatirkan akan adanya kesempatan untuk berbuat curang dalam seleksi CPNS kalau ada penambahan formasi atau pengalihan formasi ke formasi lainnya.
Untuk diketahui Pemkot Jambi ada beberapa formasi yang diduag akan tidak ada pelaamr yang memintainya karena persoalan latar belakang pendidikan yaitu, sarjana strata 1 Film, dan beberapa formasi kesehatan lainnya.
(wdo/arm/van/ika)
Pemberian NIP untuk PNS Diperketat
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) tak mau gegabah dalam menempatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2009.
Pemberian nomor induk pegawai negeri (NIP) mulai 2010 bakal makin diperketat sesuai kompetensinya.
Misalnya, apakah pegawai yang lolos ujian itu ada kesesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. Jika yang dibutuhkan tenaga akuntan tapi yang lolos adalah sarjana hukum, BKN tidak akan mengeluarkan NIP untuk CPNS yang diusulkan.
"Jadi, antara pendidikan dengan job descriptionnya harus sesuai. Pemda tidak boleh main-main dengan ini. Kalau tenaga hukum yang dibutuhkan ya terima sarjana hukum, bukan sarjana ekonomi. Jika ada yang sampai nekat mencalonkannya, BKN tidak akan mengeluarkan NIP, sehingga yang bersangkutan tidak tercatat sebagai PNS," tegas Kepala Biro Umum BKN Pepen Effendi di Jakarta, kemarin.
Sedang Deputi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Ramli Naibaho mengatakan, CPNS hasil seleksi 2009 akan diangkat mulai 2010. "Tanggal pengangkatan CPNS TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Januari 2010," ungkap Ramli di Jakarta, kemarin.
Menurut Ramli, CPNS daerah yang lolos seleksi baik berkas, ujian tertulis, psikotes, maupun kesehatan, akan diusulkan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada BKN untuk mendapatkan NIP. Sedangkan untuk CPNS pusat, akan diusulkan oleh pejabat negara di departemen/kementerian. "Setelah CPNS mendapatkan NIP, pemerintah daerah maupun pusat bisa langsung mengangkat yang bersangkutan menjadi PNS," tuturnya.
Menurut Ramli, Kementerian PAN-RB akan memperketat proses seleksi CPNS tahun ini. Titik-titik kerawanan akan diawasi secara khusus. Misalnya saat pengumuman hasil tes yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diajak kerjasama oleh instansi penyelenggara seleksi CPNS.
Menurut Ramli, pihaknya akan menerjunkan sekitar 300 saksi sejak di tahapan penyimpanan kunci jawaban, lembar jawaban di-scanning, hingga pengumuman display yang menampilkan peringkat hasil tes. "Di situ nanti kita saksikan. Ada saksinya. Akan kita kawal," ujar Ramli.
Dia menegaskan, proses rekrutmen CPNS akan berlangsung secara fair. Di sana, tidak ada proses pungutan apapun bentuknya.
"Saya kaget kalau masih ada yang meminta uang sampai Rp75 juta itu. Usut siapa yang minta dan laporkan ke polisi," tegasnya.
Ramli juga mengingatkan para pimpinan instansi penyelenggara seleksi, termasuk para gubernur, bupati/walikota, agar menjalin kerjasama hanya dengan PTN. "Setidaknya, PTN punya tanggung jawab untuk menjaga moralitas membangun bangsa. Itu pun, harus dengan PTN yang ada di daerah tersebut,"ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar